Minggu, 05 November 2017

Program Pemerintah Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)

Pada era sekarang ini kita dihadapkan pada isu ketersediaan pangan dunia dan energi. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi pangan dan penyediaan energi telah menimbulkan masalah dan krisis pada beberapa negara di dunia.

Program Pemerintah Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)

Peningkatan kuantitas dan kualitas pangan masyarakat menuju gizi seimbang merupakan aspek penting dalam membangun kualitas sumberdaya manusia. Untuk itu perlu didorong dengan program- program yang mengembangkan aspek kuliner dan daya terima konsumen melalui berbagai pendidikan gizi, penyuluhan, dan kampanye gizi untuk meningkatkan citra pangan, pendapatan dan pendidikan masyarakat.

Gemarikan, merupakan Program Nasional Pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, memiliki nilai stategis penting dalam memperkuat ketahanan pangan Nasional.

Ikan merupakan salah satu sumber pangan hewani yang mudah diperoleh oleh segala lapisan masyarakat dengan ketersediaan yang cukup dan melimpah. Nilai gizi yang terkandung dalam daging ikan sudah diakui keunggulannya oleh ahli gizi dunia.



Salah satu bangsa yang tingkat konsumsi ikannya tinggi didunia adalah Jepang dengan tingkat konsumsi 120 kg/kap/tahun terkenal akan kecerdasannya. Beberapa negara maju lainnya tingkat konsumsi ikannya juga tinggi seperti: Korea Selatan 85 kg/kap/tahun, Hongkong 80 kg/kap/tahun, dan Taiwan 65 kg/kap/tahun. Dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan Nasional Indonesia tentunya sangat jauh tertinggal. Bahkan jika dibanding dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia (54 kg/kap/tahun) dan Filipina (40 kg/kap/tahun) tingkat konsumsi ikan kita juga lebih rendah.

Menggerakkan budaya mengkonsumsi ikan di masyarakat adalah upaya pemerintah dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun upaya tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor seperti:
  1. Hambatan sosial budaya dan kebiasaan makan daging.
  2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat mengkonsumsi ikan.
  3. Mutu produk yang tersedia masih rendah,
  4. Terbatasnya diversifikasi produk olahan,
  5. Sarana dan parasarana distribusi pemasaran yang masih sangat terbatas.

Perlu dukungan dari segala pihak untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang berdampak terhadap animo masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Melalui sosialisasi dan publikasi secara kontinu tentang keutamaan makan ikan baik di media massa, melalui program dan kegiatan, serta demo dan promosi diharapkan terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap ikan sebagai sumber bahan pangan yang penting.

Ketersediaan ikan yang tidak kontinu serta rendahnya mutu produk hasil perikanan telah disiasati oleh pemerintah dengan program-program yang pro terhadap petani ikan/nelayan berupa pemberian bantuan peralatan produksi untuk nelayan dan benih ikan untuk petani ikan. Dalam rangka meningkatkan mutu produk perikanan telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan sistem rantai dingin mulai dari hulu ditingkat petani ikan/nelayan sampal ke hilir ditingkat konsumen.

Dalam upaya menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat dengan mengkonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.



Konsumsi ikan yang meningkat akan memberikan multiflier effect terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di hilir akan meningkatkan permintaan terhadap ikan sehingga berkembang usaha perikanan baik budidaya, tangkap dan pengolahan. Tentunya dengan berkembangnya usaha perikanan maka harga produk perikanan akan stabil, menyerap banyak tenaga kerja dan tumbuh industri-industri dan usaha penunjang lainnya seperti industri galangan kapal, industri pakan ikan dan lain-lain.

Dampak dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta tumbuhnya industri pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam jangka panjang konsumsi ikan yang meningkat akan melahirkan generasi yang cerdas dan sehat yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih menghargai para pelakunya yang bergerak disektor perikanan. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, maka Gemarikan haruslah menjadi gerakan yang membumi, bukan paksaan tetapi merupakan kebutuhan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Jumat, 03 November 2017

Dinamika Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Tak dapat dipungkiri kemajuan zaman membawa perubahan drastis dalam metode pengembangan bisnis. Sekitar lima atau sepuluh tahun yang lalu, model bisnis yang hanya begitu-begitu saja alias monoton dan konvensional, kini semakin berkembang dengan model bisnis yang lebih modern, sebut saja bisnis online yang semakin tenar dan menjadi trend di kalangan pebisnis baik pemula maupun yang sudah kawakan. Selain itu, usaha waralaba atau franchise pun juga semakin merajalela.

Dinamika Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Perkembangan minat masyarakat terhadap investasi dibidang bisnis, secara tidak langsung mendorong pertumbuhan bisnis pasar modern yang ada di Indonesia juga semakin meningkat. Beragam jenis pasar modern seperti supermarket, hypermartket, mini market yang menawarkan produk-produk kebutuhan masyarakat yang ditata rapi dan bersih dengan harga yang sudah pasti, yang pada saat ini sudah masuk sampai ke pelosok daerah.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekwensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai ke kota-kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hypermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Kehadiran pasar modern memang membuat belanja menjadi suatu wisata keluarga yang memberi pengalaman tersendiri. Pasar modern kini juga dikemas dalam tata ruang yang apik, terang, lapang, sejuk dan disuguhi dengan berbagai macam wahana permainan serta hiburan.



Meskipun informasi gaya hidup modern dengan mudah diperoleh dan perkembangan pasar modern semakin pesat, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki dan mempunyai budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Disisi lain terdapat perbedaan yang mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern, perbedaan ini adalah di pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan lebel harga.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah tetap mengembangkan pasar tradisonal di seluruh pelosok negeri ini dan diharapkan pasar modern tidak menggeser peran pasar tradisional bagi masyarakat di daerah. Pasar tradisional masih membawa daya pikat tersendiri bagi sebagian masyarakat. Keberadaan pasar modern mempunyai peran strategis dalam perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan diharapkan tidak mematikan pasar tradisional.

Untuk itu dalam upaya perbaikan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah tidak akan banyak berarti jika tidak didukung oleh segenap komponen masyarakat dan dunia usaha.

Kamis, 02 November 2017

Pendewasaan Berdemokrasi Melalui Pendidikan Politik

Bila kita mencermati situasi dan kondisi aktual saat ini, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam kehidupan demokrasi, dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat, bangsa dan negara. Menjaga dan memelihara kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pendewasaan Berdemokrasi Melalui Pendidikan Politik

Untuk mencapainya, perlu adanya komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa, agar terbentuk kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, keluhuran budi pekerti dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, perlu diupayakan secara terus menerus untuk melakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. Upaya tersebut tidak hanya melalui peran Partai Politik saja, tetapi juga melalui peran dan fungsi Ormas, Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Pemuda, agar dapat mengakomidir beberapa paragidma baru, seiring dengan menguatnya tatanan demokrasi di Indonesia.



Beberapa kondisi riil kebangsaan yang mengemuka saat ini, adalah demokrasi yang pada awalnya diartikan sebagai kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan mengeluarkan pendapat, kemudian ditafsirkan sebagai kebebasan yang tak terbatas. Hal ini dapat kita amati sehari-hari, jika aspirasi suatu kelompok masyarakat tidak tercapai, tidak tertutup kemungkinan terjadinya tindakan anarkhis atau kekerasan, yang digunakan sebagai langkah alternatif untuk mewujudkan kehendak kelompoknya. Padahal kebebasan tersebut dimanapun berada selalu dibatasi oleh lingkungan fisik, sosial dan politik, yang keseluruhannya itu diatur oleh perangkat hukum.

Disamping itu, gejala-gejala etnis sentrisme dan maraknya kekerasan bernuansa SARA ditingkat lokal maupun nasional saat ini, telah menunjukkan bahwa pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang cukup signifikan. Emosional masyarakat yang tinggi dalam merespon isu-isu, khususnya terkait dengan isu-isu agama, suku, sumber daya dan ketidakadilan, memicu gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Keadaan seperti ini mengkhawatirkan perjalanan suatu bangsa, yang telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan sistem politik yang demokratis. Sehingga diperlukan pemahaman dalam menginterprestasikan demokrasi ditengah-tengah masyarakat.

Dinamika politik yang berkembang, ternyata masih dirasakan belum dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan komitmen bersama dalam memaknai arti dari sebuah demokrasi. Selain dari itu, diperlukan kebersamaan yang merupakan wahana untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan baik internal maupun eksternal akan mudah diatasi.



Dalam hal ini seluruh komponen bangsa dapat memainkan peran penting dan andil yang sangat besar dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk masyarakat, bangsa dan negara yang sinergis dan dinamis serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap segenap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, peran seluruh unsur masyarakat dalam menjaga dan mengawal perjalanan demokrasi yang kita bangun, sangat menentukan perjalanan suatu masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Pada Tahun 2018, terdapat beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana eskalasi politik di daerah itu sudah mulai terasa. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam memaknai arti pentingya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna tidak hanya menghasilkan pemimpin daerah yang demokratis, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas akan menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil jika penyelenggaraannya punya integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

Kamis, 26 Oktober 2017

Usaha Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Koperasi dan UMKM harus mandiri, professional dan memiliki daya saing sehingga mampu mandiri dan kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin berat dalam menghadapi era globalisasi.

Usaha Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pada saat ini kita telah memasuki pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dinamika Koperasi dan UMKM selaku organisasi bisnis tidak terlepas dari dinamika lingkungan bisnis yang dihadapi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Dalam menghadapi situasi tersebut, langkah-langkah strategis Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pendekatan multidimensi seperti: peningkatan wawasan para pelaku KUMKM terhadap peluang usaha; Peningkatan efisiensi dalam proses manajemen usaha dan produksi; Peningkatan daya serap pasar produk KUMKM; Peningkatan kapasitas SDM pelaku KUMKM; dam Penciptaan iklim usaha yang kondusif.



Salah satu prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi yaitu Pengembangan Pariwisata, Industri Pengolahan, Perdagangan, Koperasi, dan Iklim Investasi. Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan peningkatan investasi merupakan bagian integral dalam pembangunan baik nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Koperasi dan UKM sebagai organisasi usaha telah terbukti disamping mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi global, mampu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian yang menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Pada saat ini telah banyak koperasi yang maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi-Koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Kitapun juga menyadari, masih banyak pula koperasi yang belum berhasil, memiliki permasalahan intern, kesulitan permodalan dan persoalan organisasional lainnya. Masih banyak pula anggapan negatif, pandangan pesimis sebagian masyarakat terhadap peran dan fungsi koperasi.

Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan peran koperasi adalah melalui reformasi total terhadap koperasi di Indonesia. Ada tiga hal yang dilakukan untuk perbaikan dalam rangka mengembalikan citra koperasi, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan.

Rehabilitasi terkait dengan membenahi database koperasi mengingat banyaknya koperasi yang tidak aktif. Persoalan reorientasi, dengan merubah pola pikir yang mementingkan kualitas daripada kuantitas. Banyak berdiri koperasi namun kurang memperhatikan kualitasnya. Untuk pengembangan koperasi, dapat dilakukan dengan cara koperasi Indonesia lebih membuka diri dan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak.

Koperasi dan UKM harus mandiri, professional dan memiliki daya saing sehingga mampu mandiri dan kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Perlu adanya strategi dari kita semua, koperasi dan UKM dapat meningkatkan daya saing, yaitu melalui: Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan; Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan; Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKMK; Meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKMK; Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha; Melakukan/membuat program goes to goal, yaitu langsung ke tujuan atau sasaran.

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.



UMKM mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan menjadi penggerak perekonomian, karena pada umumnya bergerak pada sektor usaha padat karya yang relatif tidak membutuhkan investasi tinggi, sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhannya lebih mudah dilakukan. Disamping itu pemberdayaan UMKM akan memberikan kontribusi langsung bagi percepatan pengurangan tingkat kemiskinan.

Banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan usahanya antara lain adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan produktivitas serta daya saing produk yang dihasilkannya, masih terbatas ketersediaan infrastruktur pada lingkungan dimana UMKM banyak berada, serta keterbatasan akses UMKM ke sumber daya produktif.

Dalam pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi perlu dilakukan secara komprehensif dari seluruh pihak terkait melalui pendekatan persuasif kepada semua unsur masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa koperasi merupakan badan usaha yang harus dikelola secara professional dan harus memiliki core business agar koperasi bisa berkembang dan memiliki daya saing.

Budaya atau culture masyarakat yang selama ini mendirikan koperasi sebagai wadah kebersamaan dan sosial, perlahan-lahan perlu dirubah, kita tumbuhkan dulu UMKM yang kuat, UMKM inilah yang akan membentuk koperasi karena kebutuhan dan pengembangan usaha mereka.

Rabu, 25 Oktober 2017

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sumatera Barat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang dirancang dalam rangka mempertangungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kata kunci dari Sistem AKIP ini adalah Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sumatera Barat

SAKIP merupakan satu kesatuan dari perencanaan kinerja, penguburan kinerja, pelaporan kinerja, reviu serta evaluasi kinerja. Keluaran utama dari Sistem ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



LKjIP ini disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kinerja Instansi Pemerintah dalam 1 (satu) tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan di berbagai bidang dengan konsisten dan berkelanjutan, sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi output menjadi berorientasi pada hasil.

LKjIP dibuat oleh Instansi pemerintah akan dievaluasi oleh Kementrian Aparatur dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugasnya. Berdasarban hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2016, 4 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah memperoleh nilai B yaitu Kota Solok, Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Agam.

Artinya, masih ada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang masih bernilai CC dan C. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja masih belum diketahui, sementara untuk tahun 2015 memperoleh nilai BB.

Selasa, 24 Oktober 2017

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang cukup strategis dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, karena sebagai perangkat daerah dan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, seorang Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari dan langsung bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Dengan demikian, Pemerintah Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber, yaitu:
  1. Bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan.
  2. Bidang kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan memiliki kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya, karena seorang Camat harus mampu menjalankan kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah di tingkat kecamatan. Artinya, fungsi seorang Camat dalam tata kelola birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, selain memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat, juga harus mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa hal penting yang harus dicermati terkait Kecamatan, diantaranya:
  • Bupati/walikota wajib mengangkat camat dan pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Kemudian, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, Camat mempunyai tugas untuk:
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  • Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  • Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  • Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  • Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  • Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  • Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  • Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
  • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya seperti yang diterangkan di atas, terlihat bahwa Camat merupakan salah satu sosok sentral di dalam penggerakan roda pemerintahan. Otonomi daerah akan menjadi timpang, apabila jabatan Camat ini diisi atau ditempati oleh orang-orang yang tidak pas dan tidak memahami bagaimana dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan memberikan amanah/jabatan Camat kepada orang-orang yang berkualitas serta berkompeten. Hal ini akan memberikan dampak lancarnya alur roda pemerintahan yang berada di daerah Kabupaten/Kota, sehingga roda Pemerintahan yang berada di tingkat Provinsi juga merasakan dampaknya.

Sebagai abdi dan pelayan masyarakat, tentunya harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh elemen masyarakat. Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat adalah indikator yang harus ada dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah.

Pemerintah Pusat melalui Permendagri No. 24 Th. 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.



Namun tidak berhenti pada itu saja, untuk meningkatkan lagi kualitas dan pelayanan publik Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Konsep pelayanan terpadu pada dasarnya mungkin telah dilaksanakan oleh beberapa kecamatan di Indonesia, namun ada beberapa aspek penting seperti konsep dan dasar hukum yang tegas sehingga nantinya ada jaminan untuk konsistensi dari pelaksanaan pelayanan tersebut.

Memang sampai saat ini masih ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN melalui Keputusan Kepala Daerah, atau bahkan sudah ditetapkan, namun kewenangan yang dilimpahkan masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal.

Menyikapi hal tersebut, sudah seyogyanya Pemerintah Provinsi untuk terus menghimbau kepada Bupati/Walikota yang belum menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, agar segera ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikotanya masing-masing, dan melimpahkan kewenangan terkait pelayanan utama masyarakat kepada Kecamatan.

Sejalan dengan hal tersebut, juga sangat diharapkan agar para Camat bisa mempersiapkan diri untuk menerima pelimpahan kewenanganan yang akan diberikan oleh Bupati/Walikota sebagai tugas pembinaan dan pegawasan terhadap Kelurahan/Desa sesuai yang diamanatkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa.

Karena bisa saja, sampai saat ini para Bupati/Walikota belum sepenuhnya mendelegasikan kewenangannya kepada Kecamatan, karena masih dinilai belum mampu dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Sabtu, 21 Oktober 2017

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berubah dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksananakan adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan urusan tersebut dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Walaupun amanat ini merupakan tanggung jawab yang amat berat namun harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.



Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka pemerintah telah menetapkan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, berarti keberadaan Satpol PP sangat penting untuk jalannya roda pemerintahan karena apabila Pol PP tidak menjalankan tugasnya berarti akan mudahnya terjadi gangguan kenyamanan suatu daerah.

Namun sampai saat ini, pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, padahal Peraturan Menteri tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2014 berarti sudah dari beberapa tahun yang lalu.