Pendidikan, Kasadaran dan Sosialisasi Politik Indonesia Menurut Para Ahli

a.      Pendidikan Politik

Menurut Ramdlon Naning, pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

Melalui pendidikan politik, diharapkan kader-kader anggota partai politik tersebut akan memperoleh manfaat atau kegunaan :

1)      Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis.

2)      Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3)      Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

b.      Kesadaran Politik

Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan kainsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kesadaran politik akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan nasional di segala bidang. Dalam hal kesadaran politik masyarakat, Drs. Arbi Sanit antara lain menyatakan “… Sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatnya aktivitas kehidupan politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintah nasional dalam hubungan timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru bersifat berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah …”

Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Secara teknis operasional, partisipasi politik anggota masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara-cara seperti tampak pada matriks di bawah ini.

No	Bidang	Implementasi Partisipasi Politik
1	Politik	Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan antara   lain : a.    Ikut memilih dalam pemilijan umum. b.   Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (presure group), maupun kelompok kepentingan tertentu. c.    Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri, dan sebagainya. d.   Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat. e.    Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain. f.    Mempengaruhi para pebuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan/dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat.
2	Ekonomi	Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan anrata lain : a.    Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi dan sebagainya. b.   Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif dari pada produk luar. c.    Kesadaran untuk mebayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.
3	Sosial-budaya	Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan antara lain : a.    Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang tinggi. b.   Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti misalnya tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya. c.    Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional
4	Hankam	Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan antara lain : a.    Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing b.   Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya. c.    Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya Negara Republik Indonesia. d.   Menjaga stabilitas dan keamanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Kebalikan dari partisipasi politik adalah sikap apatis. Seseorang dinamakan apatis (secara politis), jika dia tidak mau ikut dalam berbagai kegiatan politik kenegaraan di berbagai bidang kehidupan seperti tersebut di atas. Dengan demikian sesungguhnya kegiatan-kegiatan pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan perlu terus di dorong dan ditingkatkan demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

c.       Sosialisasi Politik

Studi tentang sosialisasi politik telah menjadi bidang kajian yang sangat menarik akhir-akhir ini. Ada dua alasan yang melatarbelakangi sehingga sosialisasi politik menjadi kajian tersendiri dalam politik kenegaraan.

Pertama :

Sosialisasi politik dapat berfungsi untuk memelihara suatu sistem, agar stabilitas berjalan baik dan positif. Dengan demikian sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan sistem serta kultur (budaya) politik yang ada.

Kedua :

Sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan data mengenai orientasi anak-anak terhadap kultur politik orang dewasa, dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. adapun alat yang dapat dijadikan sebagai perantara / sarana dalam sosialisasi politik, antara lain :

1)      Keluraga (family)

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga. Di mulai dari keluarga inilah orang tua dengan anak-anak sering melakukan “obrolan” politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu kepada si anak.

2)      Sekolah

Melalui pelajaran civics education (Pendidikan kewarganegaraan), siswa dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengatahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

3)      Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

Share this post